Rabu, September 24, 2014

Penafsiran Pasal 6 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU Perbankan

Banyak permasalahan yang tentunya membutuhkan pengaturan sehingga ada penyelesaian mengenai permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi biasanya memenuhi suatu pasal tertentu didalam suatu peraturan perundang-undangan. Didalam memahami isi dari suatu peraturan perundang-undangan terkadang masih belum jelas / kabur makna dari suatu pasal baik perkata maupun satu per-kalimatnya. Meskipun dalam suatu perundang-undangan biasanya terdapat penjelasannya terkadang juga masih belum jelas atau kabur sehingga terkadang subyek hukum menafsirkannya dengan lebih mementingkan kepentingannya. Oleh karena itu didalam menafsirkan pasal dalam undang-undang perlu melihat azas-azas didalam peraturan perundang-undangan tersebut, pasal lain, memperhatikan pendapat para ahli, serta melihat perturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6 huruf n Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta perubahannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menurut saya agak kabur. Pada penafsiran ini terkait dengan kegiatan usaha bank, yang terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Perbankan. Pemaknaan makna dari kata “lazim” dari substansi pasal 6 huruf n Undang-undang Perbankan bahwa “melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sebelum mulai menafsirkan / menginterpretasikan hal yang perlu diketahui adalah apa itu penafsiran hukum / interpretasi hukum ?. Penafsiran hukum ialah suatu upaya untuk menjelaskan atau   menegaskan pengertian dari dalil-dalil (ketentuan-ketentuan) yang tercantum dalam peraturan hukum. Ada beberapa jenis penafsiran hukum yaitu :[1]
  1. Penafsiran tata bahasa (gramatikal);
    Pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.
  2. Penafsiran sahih (autentik/resmi);
    Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang
  3. Penafsiran historis;
    Penafsiran historis dilakukan berdasarkan:
    - 
    Sejarah hukumnya, yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut;
    - 
    Sejarah undang-undangnya, yaitu dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut.
  4. Penafsiran sistematis;
    Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.
  5. Penafsiran nasional;
    Penafsiran nasional merupakan penafsiran yang didasarkan pada kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku.
  6. Penafsiran teleologis (sosiologis);
    Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Penafsiran sosiologis dilakukan karena terdapat perubahan di masyarakat,sedangkan bunyi undang-undang tidak berubah.
  7. Penafsiran ekstensif;
    Penafsiran ekstentif dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan
  8. Penafsiran restriktif;
    Penafsiran restriktif dilakukan dengan mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.
  9. Penafsiran analogis;
    Penafsiran analogis dilakukan dengan memberikan suatu kiasan atau ibarat pada kata-kata sesuai dengan asas hukumnya.
  10. Penafsiran a contrario (menurut peringkaran).
    Penafsiran a contrario adalah penafsiran yang didasarkan pada perlawanan antara masalah yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam undang-undang.


Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan memiliki asas, fungsi dan tujuan yang disebutkan pada Bab II Undang-Undang Perbankan yaitu asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi sebagai penghimpun  dan penyalur dana masyarakat, dan tujuan menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan, pertumbuhan  ekonomi, dan  stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Asas hukum perbankan menurut Rachmadi Usman yaitu :[2]
  1. Asas Demokrasi Ekonomi;
    Maksudnya fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[3]
  2. Asas Kepercayaan (Fiduciary Priciple);
    Suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.[4]
  3. Asas Kerahasiaan (Confidence Principle);
    Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.[5]
  4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle);
    Suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.[6]

Isi dari pasal 6 huruf n Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta perubahannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa “melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jika melihat penjelasan isi dari pasal tersebut adalah “Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.” Jika Menggunakan penafsiran gramatikal, dengan melihat isi dan penjelasan tersebut penekanannya ada pada frasa “kegiatan lain”, kata “lazim”, dan kalimat “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada kata “kegiatan lain” memiliki maksud kegiatan usaha bank selain yang disebutkan pada pasal 6 huruf a sampai dengan m. Pada poin huruf n ini memberikan peluang kepada bank untuk melakukan berbagai kegiatan usaha termasuk kegiatan mengelola satelit, jual beli, dan lain sebagainya yang tentu saja untuk mendapatkan keuntungan bagi lembaga bank itu sendiri. Pada kata “lazim” jika menurut arti harfiah berarti sudah biasa / sudah menjadi kebiasaan / sudah umum. Melihat pengertian bank sendiri pada pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank sendiri maka kegiatan yang lazim dilakukan bank adalah terkait dengan dana / keuangan. Pada pasal tersebut tidak adanya keharusan dalam penggunaan kata lazim. Sehingga menurut saya tidak masalah ketika bank melakukan kegiatan yang tidak lazim dalam arti khusus. Pada kalimat “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan suatu batasan dari pasal 6 huruf UU Perbankan. Meskipun frasa “kegiatan lain” dan kata “lazim” bisa dimaknai bebas akan tetapi pada kalimat “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” menjadi suatu batas bahwa bank dapat melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jika pada UU Perbankan sendiri hal yang bertentangan dapat melihat pada pasal 10 bahwa “bank umum dilarang : a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c; b. melakukan usaha perasuransian; c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Sedangkan diluar UU Perbankan hal yang bertentangan dapat berupa hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jika melihat asas perbankan yang disebutkan pada pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yaitu asas demokrasi ekonomi, maka harus dilihat terlebih dahulu kegiatan lain apa yang akan dilakukan oleh bank. Kegiatan lain tersebut haruslah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu kegiatan itu haruslah dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, selain itu bank dalam kegiatan usaha lain harus juga memperhatikan kerahasiaan yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan, serta bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna dari pasal 6 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bank umum dapat melakukan kegiatan lain (selain pasal 6 huruf a sampai dengan m) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan berdasarkan asas perbankan.




[1] C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 36-41.
[2] Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.
[3] Ibid, hlm. 14.
[4] Ibid, hlm. 16.
[5] Ibid, hlm. 17.
[6] Ibid, hlm. 18.


Daftar Bacaan :
  • Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  • C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka;
  • Kopong Paron Pius, 2011, Diktat Mata Kuliah Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
  • Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
Read more

Sabtu, Juni 29, 2013

Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan

MKAPP

Pertanyaan :
  1. Bank Mulia beberapa bulan terakhir ini merasakan kesulitan CAR (Rasio Kecukupan Modal) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Manajemen bank mulai melemah dalam menjalankan operasionalnya, bahkan sudah tidak dapat lagi memenuhi harapan kecuali dilikuidasi. sudah dua kali terjadi penggantian Direksi dan Komisaris tetapi tetap tidak memperbaiki keadaan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengadakan rapat dan memutuskan lebih baik Bank Mulia diakuisisi oleh Bank yang lebih kuat modal dan menejemennya daripada dilikuidasi. Alasan RUPS memilih diakuisisi sebab telah dibahas dalam rapat sehingga tawaran akuisisi diterima pemegang saham karena dipertimbangkan sangat besar manfaatnya daripada bank dilikuidasi. Agar akuisisi dapat dilakukan, maka langkah-langkah yuridis perlu ditempuh.
    a. Apa perbedaan prinsip antara merger, konsolidasi, dan akuisisi ?
    b. Langkah pertama apa yang perlu dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dalam RUPS mengenai akuisisi dan dokumen pendukungnya ?
    c. Apa akibat hukum dari akuisisi yang tidak dilakukan oleh pengakuisisi terhadap pihak yang diakuisisi ?
    d. secara yuridis sejak kapan dianggap mulai berlaku ?
  2. Sebagai usaha bisnis perbankan, peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya pemisahan unit usaha bank syari'ah dan perbankan konvensional.
    a. Berikan analisa saudara terhadap pemisahan tersebut dengan dasar hukum yang melandasinya !.
    b. Dalam prakteknya bentuk pemisahan tersebut termasuk pemisahan yang bagaimana ? Jelaskan!.
  3. Katarina, wanita pengusaha di bidang kosmetik beralih bisnis restoran. Setelah 3 (tiga) bulan menjalankan bisnis restoran, dia mendapat peringatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat karena dianggap mengakali aturan hukum perusahaan yang berlaku. Katarina bingung menerima surat peringatan tersebut, Katarina tidak memahami aturan hukum perusahaan dan mendatangi Justisia Law Firm meminta bantuan dan nasehat hukum.
    a. Apa alasan yuridis peringatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ?
    b. Jelaskan cara yang bisa dilakukan oleh Katarina agara bisnis restorannya sah dan dilindungi hukum ?.
  4. PT Pupuk A (PT PA) adalah badan usaha yang modal perseroannya berasal dari penyertaan PT Pupuk B (Persero) dan Koperasi karyawan. beradasarkan fakta tersebut apakah PT PA dapat digolongkan sebagai BUMN ? berikan analisa yuridis saudara !
Jawaban :
1.    a. Perbedaan prinsip antara merger, konsolidasi, dan akuisisi
Merger, konsolidasi, akuisisi (MKA) lebih banyak digunakan untuk tujuan memperbesar aset dan penguasaan pasar. MKA dapat digunakan untuk “menyembuhkan” perusahaan yang sedang “sakit”.
Merger          : Penggabungan perusahaan
Konsolidasi    : Peleburan perusahaan
Akusisi          : Pengambilalihan perusahaan
Merger
Merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Dalam merger hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya dibubarkan tanpa likuidasi.
Contoh : penggabungan tiga perusahaan farmasi pada tahun 2005 yaitu PT Kalbe Farma Tbk, PT Dankos Laboratories Tbk, dan PT Enseval. Dalam penggabungan ini, badan hukum yang dipertahankan adalah PT Kalbe Farma Tbk, sedangkan kedua perusahaan lainnya dibubarkan. Semua aset dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri (PT Dankos dan PT Enseval) selanjutnya akan beralih ke dalam PT Kalbe Farma. Karena PT Kalbe Farma dan PT Dankos sudah menjadi perusahaan terbuka yang menjual sahamnya di Pasar Modal Indonesia, proses mergernya juga wajib dilakukan menurut aturan Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam).

Konsolidasi
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 40 Tahun 2007, peleburan (konsolidasi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih, untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan tebatas yang baru yang karena hukum memperoleh akitva dan pasiva dari perseroan terbatas yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan tebatas yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Sementara Pasal 1 angka PP Nomor 27 Tahun 1998, peleburan (konsolidasi), adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan terbatas baru dan masing-masing perseroan terbatas yang meleburkan diri menjadi bubar.
Contoh : pembentukan Bank Mandiri yang berasal dari peleburan empat Bank BUMN yang sedang sekarat akibat dampak krisis moneter 1997/1998, yaitu Bank BDN, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo. Kebijakan peleburan empat Bank BUMN tersebut diambil pemerintah guna menyelematkan bank dari risiko kebangkrutan karena pada saat itu modal keempat Bank BUMN tersebut sudah negatif.

Akuisisi
Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan cara  membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil alih (pengakuisisi) maupun perusahaan yang diambil alih (diakuisisi) tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah.
Pengambilalihan perusahaan (akuisisi), sesuai Pasal 1 angka 11 UURI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoroan Terbatas, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Sementara itu, pengambilalihan (akuisisi), sesuai pasal 1 angka 3 PP Nomor 27 Tahun 1998, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih perusahaan baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
Pengambilalihan (akuisisi), sesuai pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Pelaku usaha, sesuai dengan pasal 1 angka 8 PP Nomor 57 Tahun 2010, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Contoh : pengambilalihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia (PT HM Sampoerna) oleh perusahaan rokok asal Amerika (Philip Morris Ltd). Akibat akuisisi tersebut, kendali perusahaan PT HM Sampoerna tidak lagi berada di tangan keluarga besar Sampoerna tetapi sudah beralih tangan Philip Morris Ltd.

b. Langkah yang perlu dilakukan direksi adalah (PP Nomor 27 Tahun 1998) :
Pihak yang akan mengakuisisi PT menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Direksi PT yang akan diakuisisi. “Pihak Pengakuisisi” dapat berbentuk PT, Koperasi, Yayasan, CV, Firma, atau Perorangan.
Direksi PT yang akan diakuisisi dan Pihak Pengakuisisi masing-masing menyusun Usulan Rencana Akusisi. Usulan Rencana Akusisi wajib mendapat persetujuan Komisaris PT yang akan diakuisisi atau lembaga serupa dari Pihak Pengakuisisi.
Usulan Rencana Akusisi digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akuisisi yang disusun secara bersama-sama antara Direksi PT yang akan diakuisisi dengan Pihak Pengakuisisi. Ringkasan rancangan Akuisisi wajib diumumkan Direksi PT Pengakuisisi dalam 2 surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan PT Pengakuisisi paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS.
Rancangan akuisisi wajib disetujui RUPS dari PT yang akan diakuisisi. Rancangan akuisisi juga harus disetujui oleh “pemegang kekuasaan” dari Pihak Pengakuisisi. Apabila pihak pengakuisisi berbentuk PT, maka rancangan akusisi harus disetujui RUPS. Pada pihak pengakuisisi berbentuk koperasi. Jika pihak pengakuisisi berbentuk yayasan maka rancangan akusisi harus disetujui rapat dewan pembina yayasan. Disetujui oleh para sekutu atau pemilik CV dan Firma.
Rancangan Akuisisi yang telah disetujui selanjutnya dituangkan dalam Akta Akuisisi yang dibuat di hadapan notaris dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Akta Akuisisi yang sudah disahkan Notaris selanjutnya didaftarkan kepada Menkumham.
Apabila Akuisisi PT diikuti perubahan Anggaran Dasar (AD) yang membutuhkan persetujuan Menkumham, maka akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal persetujuan AD oleh Menkumham. Apabila akuisisi dalam Daftar Perusahaan. Di sisi lain, apabila akuisisi PT tidak mengakibatkan perubahan AD, maka akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta akuisisi di hadapan notaris.

c.  Akibat hukum dari akuisisi yaitu beralihnya hak dan kewajiban suatu perusahaan yang diakuisisi kepada pengakuisisi. Pemegang saham yang tidak setuju atas pengambilalihan persoran, diberikan hak khusus yang disebut appraisal right, yaitu hak milik pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS untuk menjual sahamnya kepada perseroan dengan harga wajar. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai MKAPP hanya boleh menggunakan haknya sesuai pasal 62 UU RI Nomor 40 tahun 2007, dan pelaksanaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan MKAPP.

d.  Apabila akuisisi PT diikuti dengan perubahan AD yang membutuhkan persetujuan Menkumham, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal persetujuan AD oleh Menkumham. Apabila akusisi PT disertai perubahan  AD yang tidak memerlukan persetujuan Menkumham, akusisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta akuisisi dalam daftar perusahaan. Di sisi lain, apabila akuisisi PT tidak mengakibatkan perubahan AD, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta akuisisi di hadapan notaris.
2. a. Pemisahan perusahaan (split off dan spin off) belum dimasukkan sebagai salah satu alternatif dalam penguatan strukstur perbankan di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti mengingat Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah diluncurkan pada tahun 2004 sebelum konsep pemisahan perusahaan diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
Pemisahan perusahaan di industri perbankan terutama dilakukan dalam rangka pemisahan unit usaha syari’ah (UUS) yang dimiliki bank umum menjadi bank umum syari’ah yang berdiri sendiri. Bank Indonesia mendorong bank-bank umum yang memiliki UUS agar dapat segera memisahkan (spin-off) UUS menjadi bank umum syari’ah yang berdiri sendiri paling lambat tahun 2023 atau 15 tahun sejak pemberlakuan UU RI Nomor 21 Tahun 2008.
Dengan adanya pemisahan tersebut, perbankan syari’ah diharapkan dapat bertambah maju dan bank umum konvensional juga dapat lebih leluasa mengembangkan usaha pokoknya. Pemisahan persuhaan antara bank umum konvensional dan bank umum syari’ah juga diperlukan mengingat prinsip pengelolaan kedua bank tersebut berbeda, dan pangsa pasarnya juga memiliki perbedaan.
Aspek hukum lain yang juga penting dalam spin off perbankan adalah terkait perlindungan kreditur dan pihak lain yang memiliki hak istimewa yang bisa saja mengalami kerugian akibat pemisahan perusahaan. Dalam spin off bank, beberapa pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum antara lain kreditur bank, masyarakat penyimpan dana, debitur yang telah memberikan hak jaminan (terutama jaminan kebendaan) kepada bank, dan para pemegang saham bank yang melakukan pemisahan. Pemegang saham perlu mendapatkan perlindungan mengingat proses spin off untuk bank bisa terjadi bukan atas kehendak pemegang saham bank, tetapi karena ada ketentuan undang-undang yang mewjibkan pemisahan.
Pasal 68 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah menyatakan bahwa apabila bank umum konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU RI Nomor 21 Tahun 2008, bank umum konvensional dimaksud, wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi bank umum syari’ah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan UUS diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

b.  Termasuk dalam pemisahan perusahaan sebagian atau pemisahan tidak murni (Spin Off).
Pemisahan tidak murni (spin-off) adalah pemisahan perusahaan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.
Karena bank syari’ah yang diharuskan oleh UU RI Nomor 21 Tahun 2008 untuk melakukan pemisahan dengan bank umum konvensional, sehingga pemisahan tersebut termasuk pemisahan sebagian atau pemisahan tidak murni.

3. a.   Karena sebelumnya terdaftar usaha dibidang kosmetik dan kemudian tidak ada laporan / izin untuk mengubah usahanya dari bidang kosmetik beralih bisnis ke bidang restoran, serta masa berlakunya juga belum habis. Dalam pasal 5 huruf a Permerindag RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 disebutkan bahwa “SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan : usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;

b.  Melakukan perubahan izin usaha dengan persyaratan :
1.    Copy KTP penanggung jawab /Direktur
2.    Copy Akta pendirian /perubahan + SK Menkumham
3.    ASLI Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4.    Copy NPWP
5.    Pas photo penanggung jawab ukuran 3 X 4 = 2 lbr berwarna
6.    SIUP ASLI yang lama

4.       Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.
Adapun pengertian dari anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (“Permeneg BUMN 3/2012”). Di dalam Pasal 1 angka 2 Permeneg BUMN 3/2012 dijelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.
Dengan begitu PT Pupuk A (PT PA) bukan merupakan BUMN karena penyertaan modalnya bukan dari APBN akan tetapi dari BUMN (PT Pupuk B (Persero)) dan Koperasi karyawan.

SUMBER BACAAN
MKAPP

Buku
Iswi Hariyani, R. Serfianto, dan Cita Yustisia S., 2011, Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan, Cetakan ke-1, Penerbit Visimedia, Jakarta.

Internet
Hukum Online, Status Hukum Anak Perusahaan BUMN, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50629054c7269/status-hukum-anak-perusahaan-bumn, diakses pada 8 Juni 2013.
Siup | Surat Ijin Usaha Perdangangan |Prosedur Biaya Pengurusan Siup, Syarat Pengurusan Perubahan Siup / Surat Ijin Usaha Perdangangan, http://www.siup-suratijinusahaperdangangan.com/Perubahan_siup.html, diakses pada 8 Juni 2013.

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
Read more

Sabtu, November 17, 2012

MoU Vs Undang-Undang


Oleh : Muhammad Mahfudh

MoU atau Memorandum of Understanding atau Nota kesepahaman merupakan suatu bentuk perjanjian / kesepakatan awal menyatakan langkah pencapaian saling pengertian antara kedua belah pihak untuk melangkah kemudian pada penandatanganan suatu kontrak. Jadi sejak awal para pihak bermaksud untuk memberlakukan perjanjian sebagai bagian kesepakatan untuk bernegosiasi. Jadi tidak untuk menciptakan akibat hukum terhadap konsekuensi pelaksanaan kesepakatan dari MoU tersebut. MoU merupakan langkah untuk memastikan masing-masing pihak telah saling mengenal dan memiliki kesamaan pemahaman dalam upaya mengurangi rasio kegagalan yang selanjutnya akan diikat dalam suatu kontrak. Secara teoritis MoU bukanlah kontrak karena masih dalam pra kontrak. MoU merupakan suatu bentuk perjanjian, dalam pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut pasal tersebut perjanjian tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut saja. Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dapat diselesaikan secara perdata. Dalam pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, menurut pasal tersebut berlaku asas pacta sunt servanda bahwa janji harus ditepati. Selain itu dalam pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Dalam pasal 1337 dan 1338 KUHPerdata menunjukkan kedudukan kedudukan undang-undang lebih tinggi dibanding perjanjian, dan apapun objek perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dapat membatalkan suatu perjanjian.

Undang-Undang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Undang-Undang dalam arti materiil dan formil. Undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang dalam arti kata formil atau Undang-Undang dalam arti sempit biasa digunakan istilah “Undang-Undang”, sedangkan dalam arti materiil memiliki makna yang luas biasa digunakan istilah “Peraturan”. Definisi Undang-undang dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”. Kedudukan Undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terletak diurutan ke-3 setelah Ketetapan MPR dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

Jika kita melihat permasalahan antara KPK dengan POLRI mengenai kewenangan melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi simulator SIM, yang mana KPK berpegang teguh kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan POLRI berpegang teguh kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan MoU, tentu kita harus mengaca dulu dengan pengertian-pengertian diatas bahwa undang-undang bersangkutan dengan ketatanegaraan dan permasalahan yang terjadi diselesaikan secara konstitusi sedangkan kesepakatan atau MoU berhubungan dengan Hukum Perdata apabila terjadi masalah diselesaikan secara perdata antara pihak para pihak.

Berikut   kesepakatan dimaksud yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 di Kejagung,   yaitu :
  1. bagian penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyeledikan atau atas kesepakatan PARA PIHAK;
  2. Penyelidikan yang dilakukan pihak kejaksaan dan pihak POLRI  diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali;
  3. Pihak KPK menerima rekapitulasi penyampain bulanan atas kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan dan pihak Polri;
  4. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh  PARA  PIHAK, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

Dalam permasalahan tersebut masing-masing pihak mengklaim lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprinlid). Polri mengklaim penyelidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM sesuai dengan Sprinlid /55/V/2012/Tipidkor tanggal 21 Mei 2012, di mana Polri telah melakukan introgasi dan pengambilan keterangan dari 33 saksi yang dinilai tahu tentang pengadaan simulator SIM roda 2 dan roda 4. Sedangkan KPK seperti yang disampaikan Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, telah lebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus simulator SIM. KPK telah menyelidiki kasus ini sejak 20 Januari 2012 dan menaikkan ke tahap penyidikan tanggal 27 Juli 2012, dan menetapkan DS dan kawan-kawan sebagai tersangka.

Melihat permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara Hukum Ketatanegaraan, karena kalau melihat pasal 6 butir c Undang-undang nomor 30 tahun 2002 KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pada pasal 7 butir a UU nomor 30 tahun 2002 KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, dalam pasal 8 ayat (2) bahwa “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”. Sehingga dalam hal tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata perjanjian tersebut dapat ditarik kembali karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Sumber bacaan:
  1. Samidjo, S.H.. 1985.Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Armico.
  2.  J.C.T. Simorangkir, S.H., dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika;
  3. Kopong Paron Pius, SH.,SU., 2011, Diktat Mata Kuliah Hukum Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
  4.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  8. http://news.detik.com/read/2012/08/04/093627/1983031/10/ diakses pada 10 Nopember 2012.
  9. http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak diakses pada 10 Nopember 2012.
  10. http://id.wikipedia.org/wiki/Nota_kesepahaman diakses pada 10 Nopember 2012.
  11. http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang diakses pada 10 Nopember 2012.


Read more

Kamis, Mei 31, 2012

Penggunaan Istilah Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Hukum Acara Pidana



Di dalam Hukum Acara Pidana ada beberapa pihak yang terlibat di dalam Hukum Acara Pidana. Pihak yang terlibat tersebut antara lain Hakim yang tidak memihak kedua belah pihak, Tersangka atau Terdakwa, Penuntut Umum, Penyidik dan Penyelidik, serta Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum. Dalam Hal ini yang akan saya tekankan adalah mengenai penggunaan istilah Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana. Supaya penggunaan istilah tersebut dapat dibedakan dengan benar dan sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang terutama KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sehingga di dalam pemberitaan tidak salah dalam menggunakan istilah tersebut.
Istilah Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dapat kita temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan KUHAP. Di dalam praktik peradilan pidana yang digunakan adalah istilah dalam KUHAP karena KUHAP merupakan suatu pedoman dalam beracara pidana. Akan tetapi lebih baiknya kita juga mengetahui asal mula penggunaan istilah tersebut mulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karena penggunaan istilah-istilah dalam KUHAP sebagian dan hampir seluruhnya menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia. Kemudian sedikit lebih mengarah istilah tersebut kita pelajari dalam kamus hokum, kemudian secara spesifik mempelajarinya di dalam KUHAP.

1. Tersangka
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tersangka adalah diduga, dicurigai. Kata tersangka merupakan kata sangka yang berarti duga, kira. Yang mendapat imbuhan ter- sehingga mengarah kepada subjek. Berarti orang yang diduga atau orang yang dicurigai. Berdasarkan pengertian Tersangka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah tersangka ditujukan untuk peristiwa atau kejadian yang umum belum mengarah kepada perkara pidana.
Dalam Kamus Hukum, Tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2. Terdakwa
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terdakwa berasal dari kata dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga mengarah kepada subjek. Terdakwa adalah [n] orang yg didakwa (dituntut, dituduh).
Dalam Kamus Hukum, Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di siding pengadilan.

3. Terpidana
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terpidana berasal dari kata dasar pidana yang berarti kejahatan (KBBI), kemudian mendapatkan awalan ter- dan mengarah kepada subjek. Sehingga Terpidana adalah dikenai hukuman, orang yang dikenai hukuman.
Dalam Kamus Hukum, Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 1 butir 32 KUHAP bahwa Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Pengertian Terpidana tersebut sama dengan pengertian yang ada pada Kamus Hukum.

Dalam Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah becklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte. Namun dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. Pengertian verdachte sebelum penuntutan paralel dengan tersangka dalam KUHAP Indonesia. Sedangkan verdachte sesudah penuntutan parallel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada pasal 1 butir 15 KUHAP. Sedangkan yang sama dengan KUHAP dalam pemakaian istilah Tersangka dan Terdakwa Inggris yaitu pengertian the suspect (sebelum penuntutan) dan the accused (sesudah penuntutan). Adanya pembedaan antara tersangka dan terdakwa supaya lebih jelas dan tersendiri bahwa istilah tersangka sebelum dilakukannya penuntutan sedangkan pemakaian istilah terdakwa setelah dilakukan penuntutan.
Istilah Terpidana sendiri digunakan untuk terdakwa yang telah dijatuhi pidana yang macam-macamnya pada pasal 10 KUHP. Terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hokum tetap, berdasarkan azas preasumption of innocent (Azas Praduga tak bersalah) setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan  wajib dianggap tidak bersalah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dengan memperoleh kekuatan hokum yang kuat dan tetap (in kracht van gewijsde)

Sumber bacaan :
  1.  Prof. Dr. jur. Andi Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia Sinar Grafika 2008;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  3. J.C.T. Simorangkir, S.H., Drs. Rudy T. Erwin, S.H., J.T. Prasetyo, S.H., Kamus Hukum, Sinar Grafika 2000;
  4.  http://kamusbahasaindonesia.org/massal.php#ixzz1wR6mkLXf diakses pada Kamis, 31 Mei 2012 pukul 20.39 WIB.

2.      
3.      
4.     
Read more

Rabu, Maret 07, 2012

Respon Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Ringan


Oleh : Muhammad Mahfudh


Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Adanya PERMA tersebut merupakan suatu respon adanya suatu kecaman terhadap putusan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana ringan seperti kasus pencurian sandal, pencurian kakao, dan masih banyak kasus tindak pidana ringan lainya yang tidak di muat di media. Di dalam PERMA tersebut adanya batasan bahwa pelaku yang dikategorikan tindak pidana ringan adalah kasus pencurian/ penipuan dengan nilai uang di bawah Rp 2,5 juta merupakan kejahatan tipiring, dan pelaku tindak pidana ringan tidak boleh ditahan dan harus diadili secara cepat.

Didalam KUHP, terutama Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP secara jelas menyebut  sebuah perkara bisa dikategorikan tipiring jika menyangkut nilai uang di bawah Rp 250. Nilai yang sekecil itu berlaku ketika KUHP diberlakukan di Indonesia yaitu Pada Zaman Kolonial Belanda, jika dibandingkan dengan sekarang tentu nilai Rp.250 jelas sangat kecil kalau dijadikan suatu ukuran dalam suatu kerugian. Dengan nilai sekecil itu pada saat ini tentu hampir tidak ada kasus tipiring, justru kasus tindak pidana yang di anggap ringan pada saat ini masuk dalam tindak pidana biasa sehingga kasus-kasus yang biaya kerugiannya tidak seberapa malah di tangani dengan biaya perkara yang lebih besar dari pada biaya kerugiannya serta menyita waktu bagi hakim sendiri. Bukan berarti Pengadilan tidak menindak suatu tindak pidana secara benar akan tetapi lebih adil jika kasusnya disesuaikan dengan bobot dari kasus itu sendiri. Meskipun tindak pidana ringan tetap harus ada hukuman yang sifatnya hanya memberikan efek jera bukan memberikan suatu cap penjahat. “Pelaku pencurian ringan bukannya tidak diproses secara hukum, alias tidak disidangkan, melainkan berbeda cara penanganannya. Dijelaskan Hatta, pelaku nanti cukup disidangkan dengan hakim tunggal dan penyelesaiannya cepat, tidak perlu ada proses banding dan kasasi.” (Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali)

Adanya respons positif dari Mahkamah Agung dalam bentuk PERMA No. 2 Tahun 2012 memberikan suatu keadilan bagi rakyat kecil ketika adanya suatu keterpaksaan didalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan suatu tindak pidana yang nilai nominal kerugiannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang justru malah menggerogoti perekonomian nasional dan merampas hak rakyat. Ketika suatu kasus yang terjadi pada rakyat kecil ditindak lanjuti sehingga cenderung memberikan suatu dampak labelling sedangkan kasus korupsi yang cenderung tidak ditangani secara serius dan bahkan pelakunya bebas, sehingga memberikan suatu pandangan terhadap penegakan hukum di Indonesia bahwa hukum kebal terhadap orang berduit saja. Jika kita analisa lebih jauh bagaimana faktor psikologi jika seorang yang habis keluar dari penjara, maka akan dicap sebagai seorang penjahat, tentu hal tersebut memberikan label pada mantan napi tersebut dan justru malah akan melakukan tindak pidana lagi bahkan bisa lebih besar sehingga menambah kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

Meskipun telah dikeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tetap masih ada kelemahan yang mendasar yaitu PERMA hanya merupakan suatu peraturan yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan MA, yaitu Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) tidak untuk kepolisian selaku penyidik dan kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu haruslah ada revisi terhadap KUHP dengan mengeluarkan Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Dengan demikian perlu adanya tanggapan pemerintah mengenai Tipiring demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sehingga Penegakan Hukum di Indonesia menjadi lebih baik kedepannya. Dengan begitu keadilan bagi rakyat kecil dapat tercapai. Serta hukum keadilan dapat merata di semua kalangan.


Referensi :

  1. http://hukumonline.com/berita/baca/lt4f4ca3a934d9b/ma-terbitkan-perma-batasan-tipiring
  2. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/05/179263/10/Pembatasan-Tipiring-dan-Revisi-KUHP
  3. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/01/m07bi0-ketua-ma-perma-bagaikan-simalakama
Read more

Sabtu, November 05, 2011

Pengertian Hukum


Berikut ini adalah beberapa Pengertian Hukum dan Definisi Hukum :
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.


- Kamus Hukum
Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.


- Wikipedia Indonesia
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."

- Oxford Dictionary
"Law is a rule or system of rules recognized by a country or community as governing the actions of its member."
(Hukum adalah aturan atau sistem aturan yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat sebagai yang mengatur tindakan anggotanya)

- Plato,  
Dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

- Aristoteles
Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

- Austin
Hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149).


- Bellfoid 
Hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.

- Mr. E.M. Mayers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.


- Duguit 
Hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.

- Immanuel Kant 
Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan.
  
- Van Kant
Hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

- Van Apeldoorn
Hukum adalah gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.

- S.M. Amir, S.H.
Hhukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.

- E. Utrecht
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup –perintah dan larangan– yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.

- M.H. Tirtaamidjata, S.H.
Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

- J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H.
Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

- Soerojo Wignjodipoero, S.H.
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

- Dr. Soejono Dirdjosisworo, S.H.
menyebutkan aneka arti hukum yang meliputi:
(1) hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-udang, keputusan hakim dan sebagainya),
(2) hukum dalam arti petugas-petugas-nya (penegak hukum),
(3) hukum dalam arti sikap tindak,
(4) hukum dalam arti sistem kaidah,
(5) hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum),
(6) hukum dalam arti tata hukum,
(7) hukum dalam arti ilmu hukum,
(8) hukum dalam arti disiplin hukum.

- Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H.
menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut:
a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
b. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
c. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu.
e. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.
f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan penguasa.
g. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan.
h. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang siagap baik dan buruk.

- Otje Salman, S.H.
dilihat dari kenyataan sehari-hari di lingkungan masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum terlepas dar apakah itu benar atau keliru, sebagai berikut:
a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, diberikan oleh kalangan ilmuan.
b. Hukum sebagai disiplin, diberikan oleh filosof, teoritis dan politisi (politik hukum).
c. Hukum sebagai kaidah, diberikan oleh filosof, orang yang bijaksana.
d. Hukum sebagai Lembaga Sosial, diberika oleh filosof, ahli Sosiaologi Hukum.
e. Hukum sebagai tata hukum, diberikan oleh DPR. Dan eksekutif (di Indonesia).
f. Hukum sebagai petugas, diberikan oleh tukang beca, pedagang kaki lima.
g. Hukum sebagai keputusan penguasa, diberikan oleh atasan dan bawahan dalam suatu Instansi atau lembaga negara.
h. Hukum sebagai proses pemerintah, diberika oleh anggota dan pimpinan eksekutif.
i. Hukum sebagai sarana sistem pengandalian sosial, diberikan oleh para pembentuk dan pelaksana hukum.
j. Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan ajeg, diberikan oleh anggota dan pemuka masyarakat.
k. Hukum sebagai nilai-nilai diberikan oleh filosof, teorotis (ahli yurisprudence).
l. Hukum sebagai seni, diberikan oleh mereka yang peka terhadap lingkungannya; ahli karikatur.

source :
  1. http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
  2. http://rayvictory.wordpress.com/2011/02/27/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/
Read more

Rabu, Oktober 05, 2011

Bahan Materi Tindak Pidana Pencucian Uang dari Prof. Arief

Ini alamat bahan materi Tindak Pidana Pencucian Uang dari Prof. Arief

Link Download :
Read more